WAKIL BUPATI KETAPANG TEGASKAN SUARA DESA DALAM RAKOR NASIONAL PERUMAHAN

JAKARTA, KR — Wakil Bupati Ketapang, Jamhuri Amir, S.H., dengan lugas menyuarakan aspirasi masyarakat pedesaan dalam Rapat Koordinasi Teknis (Rakor Teknis) Perumahan Perdesaan yang digelar di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Selasa (29/4/2025).

Rakor tersebut dihadiri oleh para kepala daerah dari seluruh Indonesia, termasuk gubernur, bupati, dan wali kota. Forum ini menjadi ajang strategis dalam menyelaraskan kebijakan nasional terkait penyediaan hunian layak bagi masyarakat di wilayah perdesaan.

Dalam forum diskusi, Wabup Jamhuri secara terbuka mempertanyakan mekanisme pelaksanaan program perumahan desa kepada pemerintah pusat. Ia menyoroti kejelasan alokasi kuota per kabupaten serta skema pembiayaan yang akan digunakan—apakah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), melibatkan pengembang swasta, atau cukup dijalankan oleh pemerintah daerah.

“Masalah utama di daerah bukan sekadar soal jumlah, melainkan bagaimana program rumah layak huni ini benar-benar menyentuh masyarakat miskin yang ada di desa,” ujar Jamhuri dengan tegas.

Ia menekankan pentingnya ketepatan sasaran program, serta mengingatkan agar pelaksanaannya tidak tersandera oleh prosedur administratif yang kompleks dan berpotensi menghambat realisasi manfaat langsung di lapangan. Jamhuri juga mendorong agar pemerintah pusat memberi keleluasaan kepada daerah dalam menyesuaikan pelaksanaan program berdasarkan kondisi riil di masing-masing wilayah.

Rakor ini diharapkan menjadi titik awal bagi terwujudnya kebijakan perumahan desa yang lebih responsif, berkeadilan, dan berpihak pada masyarakat bawah yang selama ini belum tersentuh akses terhadap hunian yang layak.

Post Views : 40 views