PEMKAB KETAPANG TAMPIL PROAKTIF DALAM PARITRANA AWARD 2025, SAMPIKAN CAPAIAN PERLINDUNGAN KETENAGAKERJAAN

Pontianak, KR – Pemerintah Kabupaten Ketapang berpartisipasi dalam ajang Paritrana Award 2025 tingkat Provinsi Kalimantan Barat yang digelar pada 29-30 Juli 2025 di Pontianak. Kegiatan ini diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Kalbar sebagai bentuk apresiasi terhadap upaya peningkatan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Ketapang bersama tim memaparkan capaian serta inovasi yang telah dilakukan daerah dalam mendorong perlindungan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja penerima upah (PU) maupun bukan penerima upah (BPU), termasuk kelompok rentan dan pekerja sektor informal.

Capaian Signifikan dalam Kepesertaan
Sepanjang tahun 2024, Kabupaten Ketapang mengalami peningkatan signifikan dalam cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Jumlah pekerja PU yang terdaftar meningkat menjadi 80.101 orang, naik dari 71.405 pada tahun 2023. Di sisi lain, jumlah pekerja BPU juga mengalami kenaikan signifikan, yakni menjadi 42.217 tenaga kerja dari sebelumnya 29.647 pada 2023. Secara keseluruhan, pertumbuhan cakupan perlindungan sosial mengalami peningkatan sebesar 12,33%, dari 55,69% pada 2023 menjadi 68,02% pada 2024.

Penguatan Regulasi dan Inovasi Daerah
Untuk memperluas cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan, Pemkab Ketapang telah mengeluarkan beberapa regulasi yang mendukung, antara lain:

• Peraturan Bupati (Perbup) No. 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan program jaminan sosial pada BPJS di Kabupaten Ketapang
• Perbup No. 83 Tahun 2023 tentang perlindungan pekerja BPU
• Nota kesepakatan dengan Dinas Nakertrans terkait kepesertaan pekerja rentan yang dibiayai dari Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit
• Surat Edaran tentang perlindungan bagi pengurus dan anggota koperasi se-Kabupaten Ketapang

Selain itu, Pemkab Ketapang juga meluncurkan inovasi dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp4,3 miliar pada tahun 2024 untuk perlindungan 34.400 pekerja rentan. Alokasi ini mencakup jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, yang meningkat 120,51% dibandingkan tahun sebelumnya.

Dominasi Tenaga Kerja Desa dan Sektor Pertanian
Sebagian besar tenaga kerja aktif di Kabupaten Ketapang berasal dari sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan, yang mencakup 58,3% dari total tenaga kerja. Sektor jasa kemasyarakatan menyumbang 22,5%. Sementara itu, di segmen BPU, mayoritas berasal dari pekerja rentan desa (41,4%) dan peserta yang dibiayai dari DBH Sawit (40,4%).

Paparan di Hadapan Tim Sembilan
Bupati Ketapang memaparkan capaian dan inovasi daerah tersebut di hadapan Tim Sembilan, sebuah panel penilai yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Tim ini dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kalbar, dr. H. Harisson, M.Kes, dan beranggotakan unsur BPJS Ketenagakerjaan, Dinas Nakertrans, APINDO, KSBI, Kesbangpol, akademisi Polnep, serta pihak hukum dari mediator hubungan industrial.

Tim Sembilan bertugas menilai capaian, regulasi, inovasi, dan dampak perlindungan sosial ketenagakerjaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, desa, pelaku usaha, serta UMKM. Dalam paparan tersebut, Bupati Ketapang menegaskan pentingnya perlindungan jaminan sosial sebagai bagian dari visi pembangunan daerah yang berkeadilan. Ia juga berharap BPJS Ketenagakerjaan semakin inklusif dan mudah dijangkau, khususnya bagi pekerja informal dan masyarakat pedesaan.

Komitmen untuk Kesejahteraan Pekerja
“Pemkab Ketapang berkomitmen untuk terus meningkatkan cakupan dan kualitas perlindungan sosial ketenagakerjaan di tahun 2025. Ini merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan keadilan sosial yang berkelanjutan bagi masyarakat Ketapang,” ungkap Bupati Ketapang.

Dengan berbagai capaian tersebut, Kabupaten Ketapang menunjukkan komitmennya sebagai daerah yang proaktif dalam mendukung kesejahteraan pekerja dan memperkuat perlindungan sosial ketenagakerjaan secara menyeluruh

Post Views : 35 views