DPRD KETAPANG PASTIKAN UTANG 17 MILIAR DIBAYAR LEWAT APBD-P 2025

KETAPANG, KR – DPRD Kabupaten Ketapang memastikan kewajiban pembayaran utang Pemerintah Daerah (Pemda) kepada kontraktor sebesar Rp17 miliar akan dituntaskan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2025. Mekanisme pembayaran dilakukan setelah ada hasil audit dari Inspektorat.

“Akan dianggarkan di APBD-P (2025) bagi perusahaan yang sudah diaudit oleh Inspektorat,” ujar Ketua DPRD Ketapang, Achmad Sholeh saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (7/8/2025).

Ia menegaskan, kontraktor yang berhak menerima pembayaran hanya perusahaan dengan proyek yang dinyatakan tidak bermasalah oleh Aparat Pemeriksa Internal Pemerintah (APIP).
“Apabila sudah dilakukan investigasi APIP akan dibayarkan sesuai dengan penilaian tersebut,” katanya.

Anggota Badan Anggaran DPRD Ketapang, Nasdiansyah, juga memastikan anggaran utang itu telah dimasukkan dalam APBD-P 2025.
“Sudah, sudah dianggarkan dalam APBDP, aman itu. Tinggal mekanismenya nanti. Akan dibayarkan kepada kontraktor yang direkomendasikan Inspektorat. Ini komitmen DPRD Ketapang,” tegas Nasdiansyah.

Selain itu, ia menyebut DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) juga sedang membahas finalisasi APBD 2026.
“Ni rapat anggaran terus, untuk memastikan program prioritas daerah tahun depan berjalan sesuai visi misi kepala daerah dan wakil kepala daerah,” tambahnya.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Ketapang, Donatus Franseda, menegaskan Pemda tetap berkomitmen menyelesaikan kewajiban pembayaran utang.
“Pemkab Ketapang bersama DPRD komitmen untuk menyelesaikan pembayaran hutang dengan bijak,” jelas Donatus.

Namun, ia mengingatkan bahwa proses pembayaran akan dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah.
“Pembayaran hutang akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” ujarnya.

Sebagai informasi, sejumlah proyek fisik Pemda Ketapang tahun anggaran 2024 yang tersebar di berbagai dinas mengalami penundaan pembayaran. Kondisi itu sempat memicu protes puluhan kontraktor yang mendatangi kantor BPKAD dan Bank Kalbar. Mereka menuntut kejelasan pembayaran dan beberapa kali mengadukan persoalan ini ke DPRD Ketapang.

Post Views : 42 views