BUPATI KEKTAPANG DORONG SOLUSI TERPADU ATASI KONFLIK LAHAN KAWASAN HUTAN

KETAPANG, KR – Bupati Ketapang menekankan pentingnya solusi menyeluruh dan kolaborasi lintas sektor dalam menyelesaikan persoalan penguasaan tanah yang berada di dalam kawasan hutan. Penegasan tersebut disampaikannya saat membuka Rapat Koordinasi Sosialisasi Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) yang digelar oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Ketapang, Rabu (3/7).

Acara ini turut dihadiri Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah III, Zuhdan Arief Fithriyanto, S.Hut., M.T., M.Sc., serta para camat dan kepala desa dari berbagai wilayah di Kabupaten Ketapang.

Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan apresiasi atas partisipasi para pemangku kepentingan, sekaligus menyoroti berbagai kendala yang kerap dihadapi dalam proses penataan kawasan hutan.

“Seringkali kita menghadapi masalah akibat aktivitas perkebunan yang berada di kawasan hutan. Selain itu, pembangunan infrastruktur di beberapa desa yang berada di kawasan hutan juga menimbulkan tantangan tersendiri,” ujarnya.

Ia menegaskan pentingnya peran para camat untuk lebih aktif dalam menata bangunan dan kegiatan perkebunan, serta memastikan seluruh proses pembangunan infrastruktur sejalan dengan regulasi dan rencana tata ruang yang telah disusun.

“Kerja sama yang baik antara pemerintah desa, camat, dan Dinas PUTR sangat krusial dalam hal ini,” tegasnya.

Lebih lanjut, Bupati menyampaikan bahwa pemerintahan desa, terutama para camat dan kepala desa, memegang peranan strategis dalam pengawalan proses penataan kawasan. Ia menilai, hubungan antara desa dan wilayah sangat erat, sehingga kepemimpinan lokal berperan penting dalam menyelesaikan persoalan pertanahan.

“Saya mengajak para camat untuk berkolaborasi dengan kepala desa dan Dinas PUTR dalam menyelesaikan permasalahan kawasan hutan ini,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga menegaskan bahwa pembangunan harus dilandasi prinsip ramah lingkungan, sesuai aturan hukum, dan berdasarkan rencana tata ruang yang telah dikaji secara matang oleh Dinas PUTR.

Salah satu tujuan utama dari kegiatan sosialisasi ini, menurut Bupati, adalah mendorong agar bangunan maupun lahan perkebunan masyarakat yang terlanjur berada di kawasan hutan dapat diajukan perubahan statusnya menjadi Areal Penggunaan Lain (APL). Namun, ia menekankan bahwa proses ini membutuhkan data yang akurat dan kerja nyata dari pemerintah desa, dengan dukungan teknis dari Dinas PUTR.

“Saya minta kepala desa fokus dan serius dalam mengurus perubahan status lahan di wilayahnya yang memang layak untuk diusulkan menjadi APL. Ini demi kepastian hukum bagi masyarakat,” ungkapnya.

Ia pun mengajak seluruh kepala desa untuk menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, berlandaskan semangat gotong royong dan pengabdian kepada masyarakat.

“Fokus bekerja sebaik-baiknya. Jabatan itu amanah dari masyarakat dan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Tuntaskan pembangunan-pembangunan di desa, termasuk yang berada di dalam kawasan hutan,” pesannya.

Melalui rapat koordinasi ini, pemerintah daerah berharap tercipta langkah konkret dan strategi kolaboratif dalam menyelesaikan konflik penguasaan lahan di kawasan hutan. Hal tersebut mencakup kajian perizinan, penyesuaian tata ruang, serta analisis dampak lingkungan terhadap proyek-proyek pembangunan di tingkat desa.

“Kita semua ingin masyarakat bisa membangun dan hidup tenang, tanpa terhambat oleh status kawasan yang tumpang tindih. Pemerintah hadir untuk menciptakan tata kelola kawasan hutan yang tertib, memiliki kepastian hukum, dan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan,” pungkas Bupati.

Post Views : 44 views